Fenomena Festival Publik di Bojonegoro: Antara Politik Simbolik, Kontestasi Legitimasi, dan Ruang Publik

Perwakilan Ormas dalam Sinergitas Ormas Bojonegoro saat sedang rapat pawai budaya 1 November 2026 (bukan BNC 31 Oktober 2026)

 Opini Yonathan Rahardjo

Dinamika penyelenggaraan perayaan Hari Jadi Bojonegoro (HJB)—yang diwarnai oleh isu keamanan di ruang publik saat Festival Sandur, kontroversi pembatalan Bojonegoro Night Carnival (BNC), hingga diskursus seputar Pawai Budaya—menarik untuk dicermati secara analitis. Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis manajerial kegiatan, melainkan cerminan dari kompleksitas hubungan antara politik simbolik, transformasi kebijakan antar-rezim, dan netralitas organisasi kemasyarakatan.

1. Keamanan Ruang Publik dan Mitigasi Informasi

Isu ditemuinya tindak kriminalitas seperti pencopetan di alun-alun berakibat persepsi kekurangkondusifan acara festival Sandur  mencerminkan tantangan klasik pengelolaan massa (crowd management) pada event berskala besar. Dari sudut pandang studi kebijakan, munculnya desas-desus atau kekhawatiran publik pasca-pembatalan event sering kali dipicu oleh kesenjangan komunikasi publik (information asymmetry).

Ketika alasan di balik pembatalan suatu perayaan tidak ditransmisikan secara komprehensif dan berbasis data akuntabel, masyarakat cenderung mengisi ruang kosong informasi tersebut dengan spekulasi. Oleh karena itu, transparansi berbasis kecerdasan publik (public enlightenment) menjadi prasyarat penting agar kebijakan pembatalan tidak dipersepsikan sebagai keputusan destruktif atau bermotif politis.

2. Event Budaya sebagai Instrumentasi Politik Simbolik

Dalam studi sosiologi politik, festival dan perayaan daerah kerap berfungsi sebagai bahasa simbol (symbolic politics). Setiap rezim pemerintahan memiliki kecenderungan struktural untuk menciptakan legacy (warisan) baru guna membangun legitimasi politik dan membedakan identitas kepemimpinannya dari kepemimpinan sebelumnya.

• Diferensiasi Produk Kebijakan: BNC dan Pawai Budaya dapat dibaca sebagai dua representasi produk era pemerintahan yang berbeda. Pemisahan status pembatalan antara BNC dan Pawai Budaya mengindikasikan adanya dinamika diferensiasi tersebut.
• Kontestasi Keberlanjutan Program: Kecenderungan sebuah pemerintahan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau mengevaluasi program warisan bupati terdahulu (seperti BNC dan Pawai Budaya era Bupati berbeda) merupakan hal yang lumrah dalam dinamika pergantian kekuasaan. Tantangannya adalah memastikan bahwa evaluasi tersebut didasarkan pada nilai komprehensif publik yang disampaikan secara cerdas dan masuk akal karena semua acara sama bermanfaatnya tidak ada yang lebih dan kurang bermanfaatnya, dan bukan semata-mata diferensiasi politik.

3. Independensi Ormas dan Netralitas Kelembagaan

Salah satu poin krusial dalam ruang publik Bojonegoro saat ini adalah posisi penyeimbang dari organisasi masyarakat (ormas) dan panitia penyelenggara. Sebagaimana diatur dalam UU Ormas, entitas non-pemerintah idealnya menjaga independensi dari penetrasi politik praktis.

Ketika aktor-aktor penentu di dalam kepanitiaan atau ormas memiliki relasi konsultatif dengan patron politik tertentu, potensi terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) meningkat. Secara teoritis, keberpihakan entitas sipil pada salah satu faksi politik dapat merusak peran ormas sebagai garda depan pengawas kebijakan (watchdog) dan perekat sosial (social cohesive agent).

4. Reorientasi Masa Depan: Dari Rivalitas menuju Inovasi Kebudayaan

Apabila perayaan HJB terus terjebak dalam dikotomi "warisan siapa" atau "siapa yang diuntungkan secara politik", maka esensi utama HJB sebagai perayaan inklusif bagi seluruh warga Bojonegoro akan terdegradasi.

Sebagai solusinya, diskursus kebudayaan di Bojonegoro perlu digeser dari pola kontestasi legitimasi menuju inovasi tradisi. Ruang perayaan publik hendaknya dibuka sebagai ajang kompetisi ide yang inklusif:

• Bagaimana melahirkan format kirab atau festival baru yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa harus meniadakan identitas historis yang sudah ada?
• Bagaimana menyelaraskan seluruh elemen perayaan agar berorientasi pada dampak ekonomi kerakyatan dan pemajuan kebudayaan lokal?

​Kesimpulan

​Pembatalan atau keberlanjutan suatu acara budaya seyogianya dinilai dari tolok ukur yang objektif: keselamatan warga, efisiensi anggaran, transparansi, serta dampak sosial-budayanya. Bagi masyarakat Bojonegoro, kejelian dalam memisahkan narasi politik dari fakta lapangan adalah kunci agar ruang publik tetap kondusif, dan kebudayaan tidak sekadar dijadikan komoditas legitimasi kekuasaan.