JAKARTA, Penerbitmajas.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi inklusi dan kesehatan keuangan nasional sebagai pilar utama agenda transformasi ekonomi.
Penegasan ini disampaikan Presiden usai menerima kunjungan Ratu Maxima dari Belanda, selaku Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mendampingi Presiden, menjelaskan bahwa terdapat tiga poin arahan kunci dari Presiden Prabowo:
1. Percepatan Akses Keuangan dan Kepemilikan Rekening
Presiden Prabowo menyoroti percepatan kepemilikan rekening bank sebagai kunci perluasan akses keuangan nasional.
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, yang ada didorong untuk memiliki rekening. Kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan di seluruh daerah," ujar Airlangga.
Hal ini menekankan upaya pemerintah untuk menghubungkan rumah tangga secara langsung dengan sistem perbankan, memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran.
2. Penguatan Literasi untuk Mengimbangi Capaian Inklusi
Meskipun tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai angka impresif 92,7 persen, Presiden menggarisbawahi pentingnya penguatan literasi keuangan.
Airlangga menyebut bahwa tingkat literasi keuangan nasional saat ini sebesar 66,4 persen, sebuah capaian yang sudah melampaui rata-rata negara OECD. Peningkatan literasi dilihat sebagai faktor krusial untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.
Capaian lainnya adalah jumlah simpanan pelajar yang saat ini telah mencapai 58 juta rekening.
3. Usulan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Dalam pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis untuk penguatan tata kelola kesehatan keuangan nasional melalui koordinasi lintas sektor.
Presiden mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council.
"Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan ini diusulkan untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada," terang Airlangga.
Inisiatif ini akan diperkuat dengan rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, dan integrasi digital ID untuk memperluas akses serta manfaat layanan keuangan, termasuk pendalaman sektor asuransi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar