Anggaran dan Mekanisme Penyaluran Dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Anggaran Dana MBG (Estimasi Awal)

Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis direncanakan secara bertahap dan memerlukan alokasi dana yang sangat besar:

* Pagu Anggaran Awal: Untuk implementasi penuh yang menargetkan sekitar 80 juta penerima manfaat, total kebutuhan anggaran diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp450 triliun per tahun.

 * Alokasi Bertahap: Mengingat besarnya jumlah tersebut, program ini direncanakan akan dimulai dengan alokasi yang lebih terukur dalam beberapa tahun pertama, misalnya:

   * Tahun Pertama (2025/2026): Alokasi awal diperkirakan berkisar antara Rp71 triliun hingga Rp120 triliun, yang dialokasikan untuk membiayai sebagian kecil dari total target penerima.

 * Sumber Dana: Dana utama bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan akan dioptimalkan melalui realokasi anggaran dan efisiensi belanja pemerintah lainnya.

Mekanisme Penyaluran Dana MBG

Dana MBG dirancang untuk disalurkan dengan sistem yang transparan dan akuntabel, melibatkan peran Bank Himbara dan Badan Gizi Nasional (BGN):

 * Pengelola Utama: Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak sebagai operator utama yang mengawasi seluruh pelaksanaan program, mulai dari penentuan standar gizi hingga pengawasan distribusi dana.

 * Peran Bank Himbara: Bank-bank milik negara (Himbara) akan berperan dalam dua hal:

   * Pembiayaan Awal (Pre-Financing): Bank Himbara dapat memberikan pembiayaan sementara atau talangan (pre-financing) kepada pihak pelaksana (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) sebelum dana APBN cair sepenuhnya.

   * Rekening Khusus: Penyaluran dana dari pemerintah kepada SPPG akan menggunakan rekening virtual khusus di bank-bank Himbara untuk memastikan transparansi dan kemudahan audit.

 * Pelaksana di Lapangan (SPPG):

   * Dana disalurkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG inilah yang mengelola dapur, membeli bahan baku, dan memasak makanan bergizi. SPPG bisa berupa UMKM, koperasi, atau entitas lain yang ditunjuk.

 * Audit dan Pengawasan: Mekanisme pengawasan dilakukan oleh lembaga seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan melibatkan teknologi digital untuk memastikan bahwa dana digunakan tepat sasaran dan sesuai standar gizi.