BOJONEGORO, Penerbitmajas.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro secara resmi mengeluarkan peringatan dini, mendesak seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaan jelang puncak musim hujan 2025/2026. Data mengejutkan dari BMKG, yang dirilis September 2025, mencatat setidaknya 74 insiden bencana akibat cuaca ekstrem telah melanda wilayah ini, dengan angin kencang menjadi ancaman paling dominan.
Seruan siaga ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD, Agus Purnomo, dalam forum dialog interaktif "SAPA BUPATI" di Pendopo Malowopati, Senin (17/11/2025).
"Ini adalah sinyal pengingat bagi kita semua. Kesiapsiagaan bukan lagi tanggung jawab eksklusif BPBD, melainkan mandat kolektif seluruh elemen masyarakat," tegas Agus.
Kerentanan Wilayah dan Fokus Mitigasi
Agus memaparkan bahwa kerentanan terhadap bencana masih menjadi perhatian serius. Kawasan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dikategorikan sebagai zona rawan banjir. Sementara itu, beberapa area perkotaan mulai menghadapi isu genangan yang semakin meluas, dipicu oleh perubahan tata ruang yang terjadi.
Secara khusus, masyarakat yang bermukim di daerah padat penduduk atau di bangunan non-permanen diimbau untuk lebih waspada terhadap ancaman angin kencang yang datang tiba-tiba.
Untuk menanggulangi risiko ini, BPBD bersama OPD terkait terus mengintensifkan upaya mitigasi. Langkah-langkah strategis meliputi:
Penguatan sistem peringatan dini.
Proyek normalisasi drainase.
Penambahan sumur resapan di berbagai lokasi kritis.
"Kekuatan utama kita terletak pada kolaborasi solid. Ketika pemahaman mitigasi tertanam pada setiap warga, potensi risiko bencana dapat kita minimalisir secara signifikan," tambah Agus, menyoroti peran sentral Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana) dalam edukasi publik.
SAPA BUPATI: Momen Pemkab Mendengar dan Merespons
Acara dialog SAPA BUPATI tidak hanya menjadi wadah penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sesi tanya jawab yang dinamis. Warga aktif menyampaikan berbagai keluhan, pertanyaan, dan harapan mereka mengenai isu lingkungan, kualitas pelayanan publik, hingga langkah konkret menghadapi perubahan cuaca ekstrem.
Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merespons secara lugas, memberikan penjelasan dan solusi yang ditujukan langsung untuk mengatasi masalah yang dikeluhkan masyarakat. Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan selalu hadir di tengah masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar