Selasa, 18 November 2025

Bojonegoro Pangkas Target SiLPA 2026: Setyo Wahono Desak OPD Percepat Program Prioritas

BOJONEGORO, Penerbitmajas.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menetapkan target ambisius untuk memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun. Angka ini turun signifikan Rp215 miliar dari realisasi tahun sebelumnya, sebuah langkah yang ditegaskan Bupati Setyo Wahono sebagai upaya serius untuk mengatasi penumpukan dana.

Bupati mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat dan memastikan program prioritas dapat dieksekusi tepat waktu. Kunci keberhasilan terletak pada perencanaan yang matang dan proses lelang yang harus diselesaikan lebih awal.

"Penurunan target SiLPA adalah indikasi komitmen kami untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan mempercepat serapan anggaran. Tujuannya agar belanja daerah lebih akurat dan kegiatan bisa segera dimulai di awal tahun," jelas Bupati Setyo Wahono saat pembacaan Nota Keuangan di Ruang Paripurna DPRD Bojonegoro, Sabtu (15/11/2025).

Struktur APBD 2026: SiLPA sebagai Bantalan Fiskal

Struktur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 menunjukkan bahwa SiLPA tahun 2025 menjadi satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan utama.

Anggaran ini sangat vital, karena Pemkab memproyeksikan adanya defisit sebesar Rp1,29 triliun, yang berasal dari:

  • Pendapatan Daerah diproyeksikan: Rp4,56 triliun.

  • Belanja Daerah diproyeksikan: Rp5,86 triliun.

Oleh karena itu, SiLPA Rp1,8 triliun ini akan berfungsi sebagai bantalan fiskal di tahun 2026, yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.

Alokasi Pengeluaran Pembiayaan

Meskipun SiLPA difokuskan untuk menutup defisit, terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan dengan total mencapai Rp512,8 miliar. Rinciannya meliputi:

  • Pembentukan Dana Abadi Daerah: Rp500 miliar.

  • Penyertaan Modal Daerah: Rp12,8 miliar.

Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto yang tersisa adalah Rp1,29 triliun, jumlah yang tepat digunakan untuk menambal defisit APBD 2026.

Bupati menegaskan bahwa penggunaan SiLPA ini harus beriringan dengan perbaikan fundamental dalam kualitas belanja daerah.

Tidak ada komentar: