Bojonegoro, Penerbitmajas.com - 17 November 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah. Penegasan ini menjadi poin utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TPID yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bertempat di Ruang Setyowati, Gedung Pemkab Bojonegoro.
Fokus Kebijakan dan Langkah Operasional
Dalam Rakor tersebut, Staf Ahli Bupati Bojonegoro, Sukaemi, menyoroti perlunya intensifikasi dan pemerataan intervensi pasar. Beliau menekankan bahwa pelaksanaan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) harus dilakukan secara lebih rutin dan menjangkau seluruh wilayah. Konsistensi kegiatan ini dinilai sebagai kunci strategis untuk meredam fluktuasi harga komoditas pangan utama, terutama beras, cabai, dan bawang.
Peningkatan Pengawasan dan Distribusi
Menanggapi adanya indikasi bahwa pasokan Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak sepenuhnya sampai ke tangan masyarakat, Pemkab Bojonegoro menginstruksikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, serta Bulog, untuk memperketat pengawasan terhadap mata rantai distribusi, baik pada tingkat distributor maupun pengecer.
“Pengawasan harus diperketat guna mencegah terjadinya penimbunan. Setiap hambatan di lapangan wajib segera dikoordinasikan untuk penyelesaian cepat,” tegasnya.
Mitigasi Fluktuasi Harga Komoditas Hortikultura
Rakor juga membahas lonjakan harga pada cabai rawit merah dan bawang merah. Kenaikan harga ini diidentifikasi sebagai dampak dari faktor cuaca, penurunan volume produksi, dan peningkatan permintaan dari luar wilayah. Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah membuka opsi untuk memanfaatkan cadangan cabai kering sebagai alternatif apabila pasokan cabai segar mengalami kendala signifikan.
Validasi Data dan Pelaporan Kinerja
Demi memastikan efektivitas kebijakan, TPID meminta perbaikan mendasar pada sistem data. Perlu dilakukan validasi ulang basis data pedagang dalam Sistem Pengawasan Pangan dan Komoditas Pokok (SP2KP) untuk mengeluarkan sampel pedagang yang sudah tidak aktif. Akurasi data menjadi krusial agar kebijakan pengendalian inflasi dapat tepat sasaran.
Terakhir, Rakor turut membahas kesiapan penyusunan Laporan Kegiatan dan Capaian Kinerja TPID tahun 2025. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi.
Dengan penguatan koordinasi lintas OPD dan implementasi langkah pengawasan yang lebih ketat, Pemkab Bojonegoro optimis dapat menjaga stabilitas harga pangan. Tujuannya adalah memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau. (PM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar