Dilema Baru Pendidikan Magetan: Krisis Guru Bergaji Layak, Sekolah Justru Kekurangan Murid

 MAGETAN, Penerbitmajas.com – Kabupaten Magetan, Jawa Timur, berhasil menuntaskan masalah kesejahteraan guru honorer yang bertahun-tahun bergaji minim. Namun, di balik keberhasilan ini, muncul dilema baru yang jauh lebih pelik: sekolah negeri kini kelebihan guru tetapi kekurangan murid.

Menurut Ketua PGRI Kabupaten Magetan, Sundarto, kondisi saat ini sangat kontras dengan situasi awal 2020. Saat itu, Magetan mengalami masa terberat, di mana banyak SD negeri hanya diisi oleh Kepala Sekolah dan satu atau dua Guru PNS, sementara sisanya adalah guru honorer dengan gaji memprihatinkan, hanya Rp 100.000–Rp 200.000.

"Dulu, para guru dituntut profesional tapi hidup dalam tekanan ekonomi. Setelah perjuangan panjang PGRI dan Pemda, masalah itu teratasi. Sekarang, tidak ada lagi guru honorer dengan gaji tak layak," ujar Sundarto, Rabu (26/11/2025). Hampir semua sekolah kini terisi Guru PNS dan PPPK (hasil rekrutmen 2022 dan 2024).

Beban Anggaran Tak Rasional

Keberhasilan menaikkan kesejahteraan guru ini justru menimbulkan krisis baru. Sundarto mencontohkan, satu sekolah kini bisa memiliki sembilan guru bersertifikasi (dengan penghasilan $8-9$ juta), sementara jumlah muridnya hanya 20–30 anak.

Kondisi ini menciptakan beban anggaran daerah yang tidak rasional.

"Biaya per sekolah bisa lebih dari $80$ juta hanya untuk gaji. Jika dihitung, biaya per murid bisa mencapai $3-4$ juta. Ini tidak rasional," tegasnya.

Fenomena ini, yaitu penurunan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SD negeri, berdampak langsung pada pembengkakan anggaran.

PGRI Usulkan Strategi Jangka Panjang

Menyikapi masalah ini, PGRI Magetan mengajukan serangkaian langkah strategis kepada pemerintah daerah:

1. Moratorium Pendirian Sekolah Baru: Ini diusulkan sebagai langkah paling mendesak, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Sundarto menilai, regrouping (penggabungan sekolah) tidak akan efektif jika sekolah swasta baru terus dibuka.

2. Kerja Sama Penelitian: Menggandeng perguruan tinggi untuk memetakan kebutuhan pendidikan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan. Pemetaan ini krusial untuk menyeimbangkan jumlah guru dan siswa agar belanja gaji menjadi rasional.

3. Pendataan Komposisi Guru: Melakukan penataan guru secara alami melalui mekanisme pensiun, tanpa rekrutmen baru yang tergesa-gesa.

Sundarto juga menanggapi isu regrouping sekolah yang sering ditolak warga karena alasan lokasi yang jauh. Menurutnya, alasan jarak sudah tidak relevan di era transportasi modern. Warga kini memilih sekolah swasta besar, bukan hanya karena biaya, tetapi karena kualitas dan lingkungan belajar yang kompetitif.

"Perjuangan PGRI dulu adalah tentang kesejahteraan guru. Tantangan kami sekarang adalah menjaga keberlangsungan pendidikan tanpa membebani anggaran daerah dan tanpa merugikan guru," tutup Sundarto. Ia berharap semua pihak segera duduk bersama untuk memetakan kebutuhan pendidikan secara manusiawi dan berorientasi jangka panjang.