CARI

Senin, 17 November 2025

Aspirasi Disabilitas di SAPA BUPATI: Mendorong Inklusi dalam Program GAYATRI


BOJONEGORO, Penerbitmajas.com
 – Semangat partisipasi warga Bojonegoro terlihat jelas dalam agenda rutin SAPA BUPATI yang digelar di Pendopo Malowopati, Selasa (17/11/2025). Pertemuan ke-4 ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan harapan dan tantangan mereka, termasuk dari komunitas penyandang disabilitas.

Suara Hati Tunanetra

Ali, Ketua Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Bojonegoro, tampil sebagai representasi komunitasnya. Ia menyampaikan harapan besar agar anggota tunanetra dapat "kecipratan" manfaat, bahkan terlibat langsung dalam pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (GAYATRI), yang berfokus pada budidaya ayam petelur.

"Kami yakin, jika Program Gayatri melibatkan para tunanetra, manfaatnya akan semakin luas. Keterlibatan kami bisa membuat program ini lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan," ujar Ali.

Menurut Ali, memberi kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif tidak hanya sekadar bantuan sosial, namun juga langkah nyata menuju kemandirian ekonomi yang inklusif.

Respons Pemerintah: Prioritas Keberlanjutan

Menanggapi aspirasi tersebut, Fajar Dwi Nurrizki, Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro, menjelaskan secara rinci kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat program GAYATRI:

 * Terdaftar dalam data kemiskinan.

 * Berada pada usia produktif.

 * Memiliki ketersediaan lahan untuk pembangunan kandang.

 * Memiliki minat dan kesanggupan menjalankan usaha budidaya ayam petelur.

Fajar menekankan bahwa aspek keberlanjutan program adalah hal yang mutlak. Budidaya ayam petelur menuntut pengelolaan yang intensif dan berkelanjutan.

 "Apabila seorang penyandang tunanetra ingin mengajukan diri sebagai penerima, diperlukan dukungan dari anggota keluarga lain yang berada pada usia produktif dan tidak memiliki disabilitas," terang Fajar.

Ketentuan ini, lanjutnya, adalah kunci untuk memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan menghindari kendala operasional di kemudian hari, sekaligus menjamin bahwa setiap penerima memiliki kapasitas yang memadai untuk menjaga keberhasilan usaha tersebut di lapangan.

Meski demikian, pernyataan dari Disnakkan ini menggarisbawahi tantangan implementasi program ekonomi yang spesifik dan berbasis fisik terhadap prinsip inklusivitas bagi seluruh kelompok disabilitas.

Tidak ada komentar: